Lebanon baru-baru ini membuat keputusan kontroversial dengan melarang tayangan film Barbie di bioskop-bioskopnya. Keputusan ini datang setelah pihak berwenang menilai bahwa film tersebut mengandung pesan yang dianggap mendukung agenda LGBT. Otoritas Lebanon menilai sejumlah elemen dalam film, termasuk karakter-karakter yang menunjukkan hubungan yang tidak konvensional dan tema tentang identitas gender, sebagai hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan norma sosial di negara tersebut. Lebanon, yang memiliki mayoritas penduduk Muslim dan komunitas Kristen yang besar, cenderung sangat menjaga konservatisme dalam hal moral dan sosial, terutama terkait isu-isu gender dan orientasi seksual.

Penolakan tayangan Barbie oleh pemerintah Lebanon menuai reaksi beragam, baik dari pendukung hak-hak LGBT maupun pihak-pihak yang mendukung kebijakan tersebut. Pendukung larangan ini berargumen bahwa tayangan film semacam itu dapat mempengaruhi budaya lokal dan membahayakan nilai-nilai keluarga. Sebaliknya, kelompok hak asasi manusia dan aktivis LGBT menyatakan bahwa langkah tersebut adalah bentuk pembatasan kebebasan berekspresi dan hak individu, yang seharusnya dihargai dalam masyarakat yang pluralistik. Banyak yang berpendapat bahwa film seperti Barbie lebih dimaksudkan untuk menyampaikan pesan tentang penerimaan dan inklusivitas, daripada mempromosikan agenda tertentu.

Meskipun keputusan tersebut mencerminkan ketegangan antara norma sosial tradisional dan kemajuan dalam hak asasi manusia, penolakan terhadap Barbie juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di Timur Tengah dalam menghadapi isu-isu global terkait dengan hak LGBT. Masyarakat internasional, termasuk pengamat dan organisasi internasional, terus memperhatikan bagaimana negara-negara seperti Lebanon menangani masalah ini, dengan harapan bahwa dialog yang lebih inklusif dan terbuka akan tercipta. Namun, dengan mengingat budaya dan tradisi yang kuat di Lebanon, perdebatan mengenai topik ini kemungkinan besar akan terus berlanjut.